Pedoman dan Tata Tertib Kerja - Komite Pemantau Risiko

 

1.

Dasar Hukum

 

Pembentukan Komite Pemantau Risiko (KPR) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dilakukan dengan berpedoman dan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta best practices yang dapat diterapkan di lembaga perbankan di Indonesia, khususnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, PBI Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 05 Oktober 2006 tentang perubahan atas PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, serta Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/12/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

2.

Visi dan Misi Komite Pemantau Risiko

 

a.

Visi

 

 

Menjadi Komite yang memiliki kompetensi tinggi bekerja secara profesional dan independen, serta tanggap terhadap penilaian pihak regulator dari waktu ke waktu dalam rangka mewujudkan BNI yang sehat.

 

b.

Misi

 

 

Membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance khususnya yang berkaitan dengan bidang manajemen risiko antara lain dengan:

 

 

1)

Mengidentifikasi dan mengevaluasi kecukupan kebijakan Bank dalam bidang pelaksanaan manajemen risiko;

 

 

2)

Memberi masukan dan saran atas kebijakan Bank dalam bidang pelaksanaan manajemen risiko;

 

 

3)

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, terutama dalam memastikan efektivitas pelaksanaan fungsi manajemen risiko yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (Divisi Enterprise Risk Management dan Divisi Risiko Kredit) dan Komite Manajemen Risiko.

3.

Pembentukan dan Struktur

 

a.

Komite Pemantau Risiko dibentuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan didudukkan dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris.

 

b.

Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

 

c.

Komite Pemantau Risiko terdiri dari seorang ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota yang terdiri dari:

 

 

1)

Seorang Komisaris Independen.

 

 

2)

Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian bidang manajemen risiko.

 

 

3)

Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan.

 

d.

Jumlah dari komisaris independen dan pihak independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko.

 

e.

Ketua Komite Pemantau Risiko adalah seorang Komisaris Independen yang ditetapkan dalam keputusan rapat Dewan Komisaris, dan didudukkan dalam suatu surat Keputusan Dewan Komisaris.

 

f.

Ketua Komite Pemantau Risiko tidak dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite pada lebih dari 1 (satu) Komite lainnya.

 

g.

Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai:

 

 

1)

Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/perusahaan lain;

 

 

2)

Sekretaris/staf Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/Perusahaan lain.

 

h.

Direksi melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris.

 

i.

Ketua Komite Pemantau Risiko berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Pemantau Risiko jika salah seorang dari anggota Komite Pemantau Risiko berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri atau diberhentikan.

 

j.

Anggota Direksi BNI tidak diperkenankan menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.

 

k.

Komite Pemantau Risiko bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.

 

l.

Komite Pemantau Risiko bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris.

4.

Persyaratan Keanggotaan

 

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko :

 

a.

Persyaratan Umum

 

 

1)

Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik serta pengalaman kerja yang cukup yang berhubungan dengan tugas komite lain.

 

 

2)

Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan.

 

b.

Persyaratan Kompetensi

 

 

1)

Memiliki latar belakang pendidikan, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai di bidang keuangan dan perbankan.

 

 

2)

Mampu bekerjasama dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif dan menyediakan waktu cukup untuk melaksanakan tugasnya.

 

 

3)

Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup mengenai prinsip dan proses penerapan Good Corporate Governance dan manajemen risiko secara umum.

 

 

4)

Memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perundangan di bidang perbankan, Pasar Modal, BUMN dan peraturan perundangan lainnya, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas operasional BNI, penerapan Good Corporate Governance dan manajemen risiko.

 

c.

Persyaratan Independensi

 

 

Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen:

 

 

1)

Merupakan pihak di luar BNI yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang saham Seri A Dwiwarna atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
Hubungan keluarga tersebut merupakan hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perusahaan.

 

 

2)

Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha BNI.

 

 

3)

Dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik maupun konsultan yang memberikan jasa audit, jasa manajemen risiko dan/atau konsultasi non audit kepada BNI.

 

 

4)

Bukan merupakan pihak yang berasal dari karyawan perusahaan.

5.

Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

 

a.

Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan manajemen risiko dan implementasinya untuk memastikan bahwa BNI telah mengelola risiko-risiko secara memadai.

 

b.

Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (Divisi Enterprise Risk Management dan Divisi Risiko Kredit), untuk selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris guna peningkatan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko BNI.

6.

Tugas Komite Pemantau Risiko

 

a.

Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun oleh manajemen secara tahunan.

 

b.

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi rencana kerja Enterprise Risk Management dan hasil rapat Risk Management Comittee (RMC).

 

c.

Melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.

 

d.

Memberikan hasil evaluasi terhadap tanggapan-tanggapan (penilaian) regulator kepada Dewan Komisaris.

7.

Wewenang, Hak dan Kewajiban Komite Pemantau Risiko

 

a.

Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Komite wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan tersebut kepada Dewan Komisaris.

 

b.

Komite Pemantau Risiko berwenang untuk melakukan pengujian secara uji petik dan melakukan inspeksi terhadap kantor-kantor cabang/perwakilan/wilayah dan unit-unit bisnis BNI apabila diperlukan.

 

c.

Anggota Komite Pemantau Risiko berwenang melakukan komunikasi secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan tugas-tugas Komite Pemantau Risiko, termasuk dalam mengkomunikasikan hal-hal terkait informasi keuangan dan manajemen.

 

d.

Untuk melaksanakan tugasnya Komite Pemantau Risiko dapat bekerjasama dengan Komite Manajemen Risiko dan Divisi Enterprise Risk Manajemen serta unit-unit kerja yang relevan.

 

e.

Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen memiliki hak untuk menerima honorarium dari BNI yang besarnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan yang berlaku.

 

f.

Anggota Komite Pemantau Risiko wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan atas seluruh dokumen, data, informasi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko.

 

g.

Komite Pemantau Risiko wajib untuk melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan manajemen risiko dan implementasinya untuk memastikan bahwa BNI telah mengelola risiko-risiko secara memadai.

 

h.

Komite Pemantau Risiko wajib untuk melakukan kajian terhadap fungsi Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko terutama dalam melakukan koordinasi atas pelaksanaan dan pengawasan keberadaan dan tingkat efektivitas masing-masing komponen dari Enterprise Risk Management di BNI. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan melakukan kajian mengenai efektivitas masing-masing komponen dari Enterprise Risk Management yang telah diterapkan BNI

 

i.

Sebelum tahun buku berjalan, Komite Pemantau Risiko wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan, yang salinannya disampaikan Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui. Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Komite Pemantau Risiko tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

 

j.

Komite Pemantau Risiko wajib membuat dan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh Ketua Komite dan Anggota Komite sebagai berikut:

 

 

 

Laporan atas setiap pelaksanaan tugas disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.

 

 

 

Laporan triwulanan dan laporan tahunan.

 

 

 

Setiap tahun Komite melalui Dewan Komisaris melaporkan kepada RUPS mengenai tanggung jawab dan pencapaian serta informasi lainnya yang perlu disampaikan.

 

k.

Dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tugas di antara komite-komite di bawah Dewan Komisaris dan kerjasama pelaksanaan tugas, Komite Pemantau Risiko wajib melakukan koordinasi dengan Komite Audit dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

 

l.

Komite wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan, baik dari pihak internal maupun eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

8.

Rapat Komite Pemantau Risiko

 

a.

Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya mengadakan rapat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

 

b.

Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Anggota yang berasal dari Pihak Independen.

 

c.

Rapat Komite Pemantau Risiko dipimpin oleh Ketua Komite Pemantau Risiko atau anggota Komite Pemantau Risiko yang paling senior apabila Ketua Komite Pemantau Risiko berhalangan hadir.

 

d.

Jika dipandang perlu, Komite Pemantau Risiko dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan rapat untuk hadir dalam Rapat Komite Pemantau Risiko.

 

e.

Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.

 

f.

Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Komite Pemantau Risiko yang hadir. Pengaturan hak suara anggota Komite menganut prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.

 

g.

Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik.

 

h.

Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

 

i.

Risalah Rapat Komite disampaikan secara tertulis oleh Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

 

j.

Kehadiran Anggota Komite dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite.

9.

Masa Tugas Anggota Komite Pemantau Risiko

 

a.

Anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan anggota Dewan Komisaris, masa tugasnya adalah sama dengan masa penunjukannya sebagai Komisaris yang ditentukan oleh RUPS.

 

b.

Anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai Anggota Dewan Komisaris berakhir.

 

c.

Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua Komite Pemantau Risiko berhenti sebelum masa tugasnya sebagai anggota Dewan komisaris berakhir maka jabatan Ketua Komite Pemantau Risiko digantikan oleh Komisaris Independen lainnya.

 

d.

Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen paling lama adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan sehingga total masa jabatan anggota.
Komite pada perseroan maksimal hanya selama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite yang bersangkutan sewaktu-waktu.

 

e.

Dewan Komisaris, dengan memperhatikan usulan dari Ketua Komite Pemantau Risiko, dapat memberhentikan sewaktu-waktu anggota Komite jika dianggap tidak melaksanakan tugasnya sebagai anggota Komite sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Keputusan penunjukan/pengangkatan anggota komite yang bersangkutan.

 

f.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris maka Ketua Komite yang bersangkutan wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

10.

Penutup

 

a.

Setiap biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko dibebankan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

 

b.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko akan dievaluasi secara berkala yaitu satu tahun sekali untuk penyempurnaannya dan saran perbaikannya, apabila ada, disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.

 

c.

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko ini akan diatur kemudian dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris.

 

 

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal: 25 Februari 2013

 

 

 

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Komite Pemantau Risiko

 

 

 

 

Fero Poerbonegoro

B.S. Kusmuljono

Subardiah

Ketua

Anggota

Anggota