Friday, 10 December 2021
"Don’t wait for the better investment option, invest and then wait for better time."
–Ankit Samrat–
Indikator
Global Market
Sejak September 2021, Perusahaan properti yang cukup besar di China, Evergrande diberitakan kesulitan pembayaran akibat dampak dari Covid-19. Pada Kamis (9/12), Evergrande pertama kali secara resmi mendapat label defaulter, dikutip dari Bloomberg. Lembaga pemeringkat, Fitch memangkas rating yang dimiliki Perusahaan tersebut menjadi “restricted to default”. Penurunan ini dilakukan hampir bersamaan dengan rating Kaisa Group Holding. Ltd., yang gagal membayar US$ 400 juta untuk surat utang mereka yang jatuh tempo di Selasa kemarin. Dengan adanya kondisi ini, Evergrande menjadi sebuah kegagalan di terbesar di era Presiden Xi Jinping.
Berita yang kurang baik juga menghampiri benua Eropa. Krisis energi di Eropa belum akan membaik lantaran harga listrik naik ke rekor baru, memicu inflasi dan menaikkan tagihan listrik pada jutaan rumah tangga dan industri di seluruh benua. Dunia menghadapi kelangkaan energi seiring dengan pemulihan ekonomi dari pandemi dan akan meningkatkan permintaan. Pada saat yang sama, suplai juga belum dapat terpenuhi lantaran investasi yang rendah di sektor bahan bakar fosil. Di sisi lain, sumber energi terbarukan Eropa juga terganggu dengan rendahnya kecepatan angin yang membuat hasil produksi listrik minim pada tahun ini.
Indonesia
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir November 2021 sebesar Rp 1,082.56 triliun. Angka tersebut setara dengan 88.04% dari target akhir tahun ini sebesar Rp 1,229.6 triliun. Pencapaian tersebut bahkan tumbuh 14.52% dari realisasi di periode sama tahun lalu senilai Rp 925.34 triliun. Adapun sisa pajak yang perlu dikejar adalah senilai Rp 147.04 triliun. Realisasi ini dianggap baik jika dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Reformasi pajak dan pemulihan ekonomi menjadi pendorong utama realisasi penerimaan pajak, dikutip dari KONTAN.
Emisi karbon, energi hijau dan terbarukan masih menjadi pembicaraan hangat dalam negeri. Adanya target pemerintah untuk merealisasikan zero carbon bukan sebuah upaya membalikan telapak tangan. Mengutip KONTAN, dari sisi biaya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia butuh dana jumbo untuk mencapai target pengurangan emisi karbon dan menuju ekonomi hijau. Setidaknya, Indonesia membutuhkan dana sekitar Rp 3,500 triliun untuk keperluan tersebut. Jika dilihat dari sisi APBN, anggaran tersebut masih jauh dari kata cukup untuk memenuhinya. Kabar baiknya, sudah banyak negara bilateral yang ingin masuk untuk mendukung program ini. Pemerintah pun saat ini telah meluncurkan penerapan Mekanisme Transisi Energi atau Energy Transition Mechanism (ETM) dengan Bank Pembangunan Asia (ADB). Untuk itu, pemerintah terus menggodok terkait ETM ini dan berupaya agar investasi di bidang energi terus berdatangan.
Sumber data : Bloomberg dan Infovesta (Closing Market).
Disclaimer : Dokumen ini tidak diperuntukan sebagai suatu penawaran, atau permohonan dari suatu penawaran, permintaan untuk membeli atau menjual efek dan segala hal yang berhubungan dengan efek. Seluruh informasi dan opini yang terdapat dalam dokumen ini dengan cara baik telah dihimpun dari atau berasal dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan diandalkan. Tidak ada pengatasnamaan atau jaminan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari BNI termasuk pihak-pihak lain dari Grup BNI dari mana dokumen ini dapat diperoleh, terhadap keakuratan atau kelengkapan dari informasi yang terdapat dalam dokumen ini. Seluruh pendapat dan perkiraan dalam laporan ini merupakan pertimbangan kami pada tanggal tertera dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.
Investment Specialist : Samuel Panjaitan, Tristian Kurniawan, Panji Tofani, Edo Yonathan, Rynaldi Kresna Adiprana.