Lampiran I

KEP/009/DK/2016

Tgl. 14 April 2016

 

PIAGAM KOMITE AUDIT

PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk

 

 

1.  Dasar Peraturan

    Komite Audit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dibentuk berdasarkan:

a.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015, tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

b.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI No.8/14/2006 tanggal 5 Oktober 2006

c.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012

d.

Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014

 

2.  Struktur dan Keanggotaan Komite Audit

a.

Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

 

b.

Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

 

c.

Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari:

 

 

1)

Seorang Komisaris Independen;

 

2)

Seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntasi; dan

 

3)

Seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

d.

Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya.

 

e.

Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai ketua Komite Audit

 

         

 

3.  Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

    Anggota Komite Audit :

a.

Wajib memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;

b.

Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;

c.

Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;

d.

Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;

e.

Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;

f.

Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;

g.

Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan;

h.

Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;

i.

Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;

j.

Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan

k.

Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

 

4.  Masa Tugas

 

a.

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

b.

Apabila anggota Komisaris yang menjadi Ketua Komite Audit berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite Audit digantikan oleh Komisaris Independen lainnya.

 

5.  Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

    Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :

a.

Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;

b.

Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;

c.

Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi:

 

1)

Perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya; dan/atau

 

2)

Ketidaksesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;

d.

Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Rekomendasi diberikan atas dasar aspek independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;

e.

Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal maupun auditor eksternal, dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan auditor, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;

f.

Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;

g.

Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan Rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan Rapat Direksi. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh Komite Audit atau pihak independen yang diusulkan oleh Komite Audit dan disetujui oleh Dewan Komisaris atas biaya Perseroan;

h.

Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan

i.

Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

 

6.  Wewenang Komite Audit

a

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

 

1)

Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;

 

2)

Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;

 

3)

Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan

 

4)

Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris;

b.

Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite Audit bekerja sama dengan Satuan Pengawasan Internal.

 

7.  Rapat Komite Audit

a.

Komite Audt wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan;

b.

Rapat Komite Audit dapat mengambil keputusan apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen;

c.

Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak;

d.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit dari Komisaris Independen apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir;

e.

Setiap rapat Komite Audit harus dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan tersebut.

 

8. Pelaporan

a.

Komite Audit wajib menyampaikan laporan atas aktivitasnya kepada Dewan Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;

b.

Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;

c.

Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan;

d.

Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian

e.

Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit wajib dimuat dalam Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Perseroan.

 

9.  Penutup

a.

Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Komite Audit ini akan diatur kemudian dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris;

b.

Piagam Komite Audit akan ditinjau secara periodik;

c.

Honorarium anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris;

d.

Biaya untuk kegiatan Komite Audit dibebankan pada Perseroan.

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 April 2016

PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk

DEWAN KOMISARIS

 

 

 

 

Pradjoto                                                                                             Anny Ratnawati

Wakil Komisaris Utama                                                                       Komisaris Independen