Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi 

 

1.

Visi dan Misi Komite Remunerasi dan Nominasi

 

a.

Visi Komite Remunerasi dan Nominasi adalah “Menjadi organ Dewan Komisaris yang independen dan profesional di bidang remunerasi dan nominasi Perseroan”.

 

b.

Misi Komite Remunerasi dan Nominasi adalah “Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap Perseroan, khususnya untuk memastikan bahwa sistem/kebijakan remunerasi dan nominasi Perseroan telah disusun dan dilaksanakan berdasarkan azas keadilan dan transparansi serta patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

2.

Struktur Organisasi dan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi

 

a.

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi secara terpisah.

 

b.

Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi & Nominasi dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.

 

c.

Komite Remunerasi dan Nominasi sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yaitu 1 (satu) orang Komisaris Independen merangkap sebagai Ketua, 1 (satu) orang Komisaris dan 1 (satu) orang pejabat eksekutif pada perseroan yang membawahi Sumber Daya Manusia.

 

d.

Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai Komisaris Independen. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi hanya diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya pada perseroan.

 

e.

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dilarang berasal dari anggota Direksi, baik pada Bank yang sama maupun pada Bank lain.

 

f.

Dalam hal anggota Komite Remunerasi & Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komite yang merupakan Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.

 

g.

Jika dianggap perlu, Komite dapat mengangkat seorang Sekretaris Komite dengan penugasan, hak, wewenang dan tanggung jawabnya ditetapkan oleh Ketua Komite.

3.

Persyaratan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi

 

a.

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

 

 

1)

Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman kerja yang memadai di bidang tugas Komite Remunerasi dan Nominasi, serta memiliki pemahaman di bidang perbankan.

 

 

2)

Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap perseroan.

 

 

3)

Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.

 

 

4)

Mampu bekerjasama dan berkomunikasi dengan baik dan secara efektif.

 

b.

Disamping persyaratan sebagaimana disebutkan dalam butir a tersebut di atas, anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari pihak independen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

 

 

1)

Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sesuai peraturan yang berlaku, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

 

 

2)

Bukan merupakan pemilik, pengurus atau pegawai dari perusahaan, badan ataupun lembaga yang memberikan jasa kepada Perseroan atau memiliki hubungan bisnis dengan Perseroan.

 

 

3)

Bukan merupakan karyawan Bank.

 

 

4)

Tidak merangkap sebagai:

 

 

 

a).

Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/perusahaan lain;

 

 

 

b).

Sekretaris/staf Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/Perusahaan lain.

 

 

 

c).

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada perusahaan lain pada periode yang sama.

 

c.

Pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta sucession plan bank.

4.

Tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

 

Melakukan evaluasi serta menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem/kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif dan pegawai secara menyeluruh.

5.

Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi

 

a.

Terkait dengan kebijakan remunerasi:

 

 

1)

Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; dan

 

 

2)

Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

 

 

 

a).

kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

 

 

 

b).

kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;

 

b.

Terkait dengan kebijakan nominasi:

 

 

1)

Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

 

 

2)

Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

 

 

3)

Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

 

c.

Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

6.

Wewenang, hak dan Kewajiban Komite Remunerasi dan Nominasi

 

a.

Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite Remunerasi dan Nominasi dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Komite wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan tersebut kepada Dewan Komisaris.

 

b.

Untuk melaksanakan tugasnya Komite Remunerasi dan Nominasi dapat bekerjasama dengan Divisi Sumber Daya Manusia dan Divisi lainnya yang terkait.

 

c.

Komite Remunerasi dan Nominasi atas persetujuan Dewan Komisaris berhak menunjuk pihak ketiga (orang atau badan usaha) untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

 

d.

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas Komite.

 

e.

Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi wajib memperhatikan sekurang-kurangnya:

 

 

1)

Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

 

 

2)

Prestasi kerja individual.

 

 

3)

Kewajaran dengan peer group, dan

 

 

4)

Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

 

f.

Sebelum tahun buku berjalan, Komite Remunerasi dan Nominasi wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan, yang salinannya disampaikan Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui. Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

 

g.

Komite Remunerasi dan Nominasi wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

7.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

 

a.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank, sekurang-kurangnya dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun.

 

b.

Rapat Komite Remunerasi & Nominasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51 % (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia.

 

c.

Pengambilan keputusan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.

 

d.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi dan apabila Ketua Komite berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh anggota komite senior yang ditunjuk/disepakati dalam Rapat.

 

e.

Hasil Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite dan didokumentasikan dengan baik.

 

f.

Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

 

g.

Risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam butir e tersebut di atas disampaikan secara tertulis oleh Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris.

 

h.

Kehadiran anggota komite Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite Remunerasi dan Nominasi.

8.

Masa Tugas Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

 

a.

Masa tugas anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang merupakan anggota Dewan Komisaris adalah sama dengan masa penunjukannya sebagai Komisaris yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

 

b.

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai Anggota Dewan Komisaris berakhir.

 

c.

Apabila anggota Dewan Komisaris yang diangkat menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berhenti dari jabatannya sebagai Komisaris sebelum masa tugasnya selesai, maka jabatan anggota Komite dimaksud dapat digantikan oleh anggota Komisaris yang lain.

 

d.

Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi berhenti dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris maka jabatan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris Independen lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari.

 

e.

Masa jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari pihak independen paling lama adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan sehingga akumulasi masa jabatannya pada perseroan maksimal adalah selama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite yang bersangkutan sewaktu-waktu.

9.

Penutup

 

a.

Setiap biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite Remunerasi dan Nominasi dibebankan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

 

b.

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi akan ditinjau kecukupannya secara periodik (satu tahun sekali) dan apabila diperlukan akan diperbaharui atau dilakukan perubahan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

 

c.

Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi ini akan diatur kemudian dengan surat Keputusan Komisaris.

 

 

 

Ditetapkan di: Jakarta

 

 

Pada tanggal: 11 November 2013

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

 

 

Dewan Komisaris

 

 

 

 

 

 

Peter B. Stok

 

Achil Ridwan Djayadiningrat

Komisaris Utama

 

Komisaris