Jambi, 16 Desember 2018 --- Program Perhutanan Sosial yang digagas pemerintah terus diperkuat dan diperluas. Setelah Palembang dan kota disekitarnya menjadi kawasan yang paling awal di Pulau Sumatera dalam menerima sentuhan Program Perhutanan Sosial ini, kini giliran Jambi yang mendapatkan kesempatan untuk menerima manfaat Program Perhutanan Sosial tersebut. Manfaat yang diberikan tersebut termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang khusus disalurkan demi memperkuat Program Perhutanan Sosial dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI).
Sebelumnya, BNI telah menjadi bagian penting dalam penyaluran KUR Program Perhutanan Sosial di Palembang, Sumatera Selatan; Jawa Timur; dan Jawa Barat kepada para petani penggarap lahan hutan. Mulai saat ini, BNI juga menyentuh penggarap lahan di Provinsi Jambi.
Demikian benang merah dalam Kunjungan Kerja Presiden RI Joko Widodo ke Kawasan Taman Hutan Pinus Kenali, Jambi, Minggu (16 Desember 2018). Hadir juga pada kesempatan tersebut Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, dan Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan BNI Catur Budi Harto.
Pada kesempatan ini terdapat 92 unit Surat Keterangan (SK) yang diberikan kepada Penerima Izin Perhutanan Sosial di Provinsi Jambi. Seluruh perizinan itu mencakup lahan seluas sekitar 91.997,54 hektar (Ha) lahan dan menghidupi sekitar 8.165 keluarga.
SK Izin Perhutanan Sosial tersebut didistribusikan untuk 15 Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) yang mengelola lahan seluas 42.667 Ha dan dikelola oleh 2.053 keluarga. Sebanyak 38 Unit SK lainnya diberikan kepada pemegang izin Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang mengelola lahan seluas 18.870 Ha dan menghidupi 3.922 keluarga. Sebanyak 33 Unit SK lainnya diberikan kepada pemegang izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang mencakup lahan seluas 28.998,61 Ha dan dikelola oleh 3.411 keluarga. Sisanya sebanyak 6 Unit SK diberikan kepada 279 KK pemegang izin Kulin KK pada lahan seluas 1.461,93 Ha.
Sebagai penerima SK, para petani tersebut menjadi jelas statusnya, yaitu menjadi petani yang layak mendapatkan akses permodalan yang murah dari perbankan. Untuk itu, BNI memberikan perhatian khusus untuk menyalurkan KUR. Untuk tahap awal, KUR BNI yang telah tersalurkan pada Program Perhutanan Sosial di Sumatera Selatan mencapai Rp 90 Juta dan yang sedang dalam proses Rp. 26,6 Miliar , menyentuh 1.286 petani penggarap lahan penerima SK.
Corporate Secretary BNI Kiryanto menuturkan, selain dari Perhutanan Sosial di Pulau Sumatera, sejak tahun 2017, BNI sudah berkiprah dalam Perhutanan Sosial di Jawa Timur. Dimana sampai dengan 30 November 2018, penyaluran KUR BNI di Perhutanan Sosial sebesar Rp 18,8 miliar yang diterima oleh 3.170 penerima SK Perhutanan Soisial. SK tersebut telah diserahkan oleh Presiden di Probolinggo, Madiun, Tuban, Bandung, dan Palembang.
Dari hasil penyaluran KUR di Jawa Timur tersebut, beberapa lokasi binaan telah menunjukkan keberhasilan dari program ini. Salah satunya LMDH Wono Lestari di Lumajang Jawa Timur, penerima SK di tempat tersebut berhasil mengembangkan potensi bisnis di daerahnya seperti susu sapi, pisang, madu, getah damar dan akan dikembangkan untuk pengolahan susu menjadi produk bernilai tinggi.
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:
Kiryanto,
Corporate Secretary BNI
Telp: 021-5728387
Email: bni@bni.co.id