Mesuji, 7 Oktober 2017 --- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI turut serta dengan pemerintah dalam memperkuat dan mempercepat terbentuknya kawasan-kawasan pertumbuhan baru, dalam hal ini adalah Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) di daerah transmigrasi. Kali ini, BNI bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melirik upaya pengembangan daerah-daerah pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi yang ada di Provinsi Lampung.
Dukungan BNI terhadap penguatan daerah-daerah pertumbuhan baru tersebut ditunjukkan selama Kunjungan Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, Sabtu (7 oktober 2017). Hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Anwar Sanusi; Direktur Hubungan Kelembagaan & Transaksional Perbankan BNI Adi Sulistyowati; Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri BULOG Imam Subowo; Wakil Kapolda Lampung Brigjen Polisi Angesta Romano Yoyol; Bupati Mesuji Khamami; perwakilan warga transmigran penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI, dan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Tema Kunjungan Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kali ini adalah “Mewujudkan Pusat Pertumbuhan Ekonomi melalui Integrasi Korporatisasi Petani dan BUMDes di Kawasan Transmigrasi”. Tema tersebut sejalan dengan tujuan pengembangan kawasan transmigrasi yakni menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan melalui pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Ini juga mendukung implementasi Nawacita ke-3 “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”.
Inisiasi “Korporatisasi Petani”, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, adalah upaya mensinergikan kegiatan-kegiatan agribisnis dan agroindustri yang berbasis pertanian yang telah berjalan di Kawasan Transmigrasi ini. Kegiatan pertanian diintegrasikan dari hulu hingga ke hilir sehingga menjadi lebih efisien melalui kolaborasi dengan lembaga ekonomi BUMDes dan perbankan. BNI sangat mendukung inisiasi ini melalui pemberian modal berupa KUR, asistensi keuangan melalui Agen46, peluncuran Kartu Tani yang memiliki banyak benefit, serta pemberian CSR.
BNI Jadi Orang Tua Asuh
Anwar Sanusi mengungkapkan, BNI sebagai perbankan memiliki peran penting untuk menyukseskan program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini. Karena perbankan memiliki kemampuan dalam memberikan pembiayaan. "Di BNI ada yang disebut Agen46, yang merupakan terobosan inklusi keuangan hingga ke pedesaan. Jadi pemerintah sangat mendukung adanya program literasi dan inklusi keuangan seperti itu. Di Mesuji, BNI mulai menjadi orang tua asuh, yang diharapkan nanti akan menjadikan Mesuji sebagai percontohan bagi pengembangan desa lainnya, termasuk pengembangan KTM," ujarnya.
Salah satu langkah riil BNI dalam meningkatkan perekonomian desa pada kesempatan ini adalah dengan menandatangani perjanjian kerja sama Integrasi Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri Hulu dan Hilir. Ini merupakan kolaborasi antara perbankan, pengelola Rice Milling Plant ( RMP), dan BUMDes dalam penyaluran Kartu Tani, peningkatan kapasitas BUMDes menjadi Agen46, penyaluran KUR, hingga pembukaan tabungan BNI Pandai bagi anggota Gapoktan.
Sebanyak 20 petani warga transmigrasi dari Mesuji dan Tulang Bawang menerima secara simbolis pencairan KUR dari BNI. KUR ini dapat mereka gunakan untuk membeli perlengkapan bercocok tanam, mulai dari pembelian bibit, pupuk, biaya penggarapan, dan biaya panen. Para penerima KUR tersebut sekaligus mendapatkan Kartu Tani yang diterbitkan BNI.
Hingga akhir September 2017, total pembiayaan BNI di Sektor Pertanian & Perkebunan adalah Rp 37,2 triliun, termasuk diantaranya kredit kecil, sebesar Rp 2,1 triliun, salah satunya disalurkan dalam bentuk KUR. BNI telah menyalurkan KUR kepada 29.954 debitur dengan maksimal kredit Rp 5,4 triliun di semua sektor, termasuk pertanian dan perkebunan.
BNI menjadikan Kartu Tani sebagai sarana pemberian layanan perbankan yang lebih lengkap bagi para petani, termasuk untuk menabung dan mendapatkan pinjaman KUR Budidaya Pertanian. Dengan demikian, diharapkan akan terjadi peningkatan kesejahteraan petani.
Kartu Tani BNI
Kartu Tani merupakan sarana untuk menyalurkan berbagai bantuan sosial, subsidi, hingga pencairan KUR. Kartu Tani berfungsi sebagai kartu tabungan dan dompet/ e-wallet (Combo) untuk belanja.
Fitur Tabungan yang tertanam dalam Kartu Tani merupakan Simpanan berupa Rekening Bank yang dapat ditarik secara tunai dengan jenis produk TabunganKu. Adapun Fitur e-Wallet merupakan Simpanan uang elektronik yang dapat digunakan untuk belanja barang dan dapat digunakan untuk penyimpanan bantuan dan subsidi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan, Pendidikan, Gas, subsidi Pupuk dan Program Pemerintah Daerah.
Manfaat utama Kartu Tani adalah sebagai database petani yang akurat, yang juga difungsikan sebagai alat penebusan pupuk bersubsidi pada agen pupuk. Dengan kartu tani tersebut distribusi pupuk bersubsidi dapat lebih terkontrol, karena akan tercatat secara real time - on line dan dapat dipantau melalui sarana Dashboard yang telah disediakan.
Agen46 BNI
Sebagai bentuk dukungan BNI terhadap program peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang digagas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Program Lakupandai, BNI juga meresmikan pembentukan Agen46 pada 16 BUMDes di Kabupaten Mesuji dan 9 BUMDes di Rawa Pitu. Dengan cara ini, warga transmigran dapat lebih mudah mendapatkan layanan perbankan di daerah tempat tinggalnya. Agen46 BNI merupakan kepanjangan tangan BNI dalam memberikan layanan perbankan kepada warga yang selama ini kesulitan bertransaksi keuangan di outlet-outlet perbankan. Warga transmigran di Mesuji dan Tulang Bawang rata-rata bertani padi dan jagung.
”Sebagai Agent of Development, BNI merupakan salah satu bank BUMN yang turut menyukseskan program pemerintah dalam bidang Pertanian. Salah satu bentuk dukungan kami adalah dengan memastikan tersalurkannya Kartu Tani. Apabila Kartu Tani tersalurkan, maka dengan sendirinya bantuan sosial hingga subsidi dapat terdistribusi lebih tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, dan tepat sasaran,” ujar Adi Sulistyowati.
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:
Kiryanto,
Corporate Secretary BNI
Tlp: 021-5728387,
Email: bni@bni.co.id