Probolinggo, 2 November 2017 --- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mendapat mandat untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan yang mendapatkan hak untuk menggarap lahan di sekitar hutan melalui program Perhutanan Sosial yang digagas oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Untuk tahap pertama, BNI menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilengkapi dengan Kartu Tani dan perlengkapan pendukung produksi pertanian dalam bentuk bantuan Corporate Social Responsibility (CSR). Ini merupakan dukungan awal industri perbankan terhadap program Perhutanan Sosial.
Penyaluran KUR, Kartu Tani, dan CSR BNI tersebut dilaksanakan secara simbolis di Desa Brani Wetan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Rabu (2 November 2017) disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Hadir pada kesempatan tersebut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri BUMN RI Rini Mariani Soemarno, Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan BNI Catur Budi Harto serta Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan BNI Adi Sulistyowati. Acara tersebut juga diikuti oleh sekitar 1.500 petani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dari Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Probolinggo, Lumajang, dan Jember.
Konsep Perhutanan Sosial dibangun agar mampu mensejahterakan masyarakat sekitar hutan. Program ini akan dapat memberikan manfaat berupa Pertama, Kepastian mengenai lokasi lahan garapan dan jangka waktu hak garap. Kedua, Petani dapat memperoleh akses ke sumber pendanaan KUR dari perbankan. Ketiga, Mendapatkan kepastian pasar atau serapan hasil produksi. Keempat, Mendapatkan pembinaan intensif dari Departemen terkait serta perbankan. Kelima, berpeluang mendapatkan subsidi Saprotan. Keenam, Mendapatkan area pengelolaan lahan yang lebih ekonomis (2 hektar per orang). Ketujuh, masyarakat penggarap dapat memperoleh pendapatan tambahan yang lebih baik dan pasti. Negara dalam hal ini hadir dalam bentuk pemberian Surat Keputusan (SK) Menteri LHK berupa Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) dan Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK).
Catur mengungkapkan, untuk mewujudkan cita-cita mensejahterakan masyarakat penggarap lahan hutan, BNI dilibatkan sebagai lembaga keuangan yang dapat menyalurkan pembiayaan sekaligus mempercepat peningkatan literasi keuangan di kawasan hutan terutama lahan kritis atau lahan gundul sekitar hutan. Untuk itu, BNI telah menyiapkan lebih dari 900 Kartu Tani untuk disalurkan kepada para petani penggarap lahan di Probolinggo dan sekitarnya.
BNI juga menyiapkan penyaluran KUR untuk membantu pembelian bibit Sengon dan penanamannya bagi para petani di Probolinggo, Jember, dan Lumajang. KUR yang disiapkan bagi para petani penggarap di Probolinggo adalah sebanyak 523 debitur dengan nilai sekitar Rp 7 miliar, dengan dilengkapi oleh 624 Kartu Tani. Adapun untuk petani di Lumajang, BNI menyalurkan KUR kepada 150 peternak sapi senilai Rp 3 miliar dengan dilengkapi 150 Kartu Tani. Begitu pula untuk petani di Jember, BNI menyalurkan KUR untuk 112 petani senilai lebih dari Rp 230 juta dan diberi 125 Kartu Tani. BNI melengkapi dukungannya kepada masyarakat penggarap hutan tersebut dengan bantuan 10 unit hand traktor, 22 unit pompa air, dan renovasi bangunan sekolah serta alat peraga senilai Rp 100 juta.
Penggarap yang berada dalam kawasan hutan Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan dilibatkan dalam acara di Probolinggo ini adalah KPH Probolinggo – Gading 1 dengan luas lahan garapan 83 hektar (Ha) dan jumlah penggarap sebanyak 45 orang), KPH Probolinggo - Gading 2 dengan luas 496 Ha dan jumlah penggarap 265 orang, KPH Probolinggo - Lumbang dengan luas lahan 694 Ha dan jumlah penggarap 376 orang. Selain itu dihadirkan juga KPH Lumajang yang memiliki luas lahan 940 Ha dan jumlah penggarap 305 orang, serta KPH Jember dengan luas 612 Ha dan jumlah penggarap 125 orang. Dengan demikian luasan area KPH dalam acara Probolinggo mencapai total 2.825 Ha dan melibatkan 1.116 petani penggarap.
Pada acara tersebut, BNI menyerahkan secara simbolis KUR dan Kartu Tani kepada 10 petani penggarap lahan yang mewakili KPH Probolinggo, Lumajang dan Jember. Selain itu juga ada penyerahan SK Menteri IPHPS dan KULIN KK oleh Presiden Joko Widodo kepada 10 penerima secara simbolis. Salah satu dasar pembiayaan KUR bagi para penggarap lahan adalah adanya pengakuan negara terhadap petani-petani yang tertuang dalam SK Menteri tersebut (IPHPS & KULIN KK) sehingga perbankan dapat membiayai petani tersebut.
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:
Kiryanto,
Corporate Secretary BNI
Telp: 021-5728387,
Email : bni@bni.co.id